MerantiNEWS, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Basarah, berpendapat hasil survei yang dilansir Lembaga Survei Indonesia (LSI) merupakan potret realitas kinerja bidang hukum era SBY.
Ia setuju dengan LSI bahwa kalau dievaluasi, bidang hukum adalah potret kinerja pemerintah yang paling buruk. "Bidang hukum yang paling jeblok, baik dari aspek pencegahan dan mengatasi masalah-masalah anomali," kata Ahmad, Senin, 9 Januari 2012.
Ahmad yang ditemui di gedung DPR ini menuturkan, dua institusi di bawah presiden, yakni kejaksaan dan Polri dinilai belum mampu mereformasi dirinya. "Ternyata setelah 13 tahun, ketidakpercayaan pada kejaksaan dan Polri belum juga pulih," tuturnya. Hal ini menjadi "lampu kuning" bagi kejaksaan dan kepolisian agar segera melakukan evaluasi.
Wakil Sekjen DPD PDIP itu mengungkapkan bahwa akar masalah ketidakpercayaan adalah tidak adanya evaluasi substansial. Itulah sebabnya, sampai hari ini pembangunan hukum masih jalan di tempat. Presiden juga dinilai lalai berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. "Akibat presiden tidak berbuat banyak, makanya jeblok," ujarnya.
Menurut Ahmad, solusi untuk menyelesaikan masalah itu adalah ketegasan sikap presiden untuk mengkoordinasikan kedua lembaga itu. Menurutnya, Abraham Samad dapat mendorong KPK agar segera memperbaiki diri.
Ahad, 8 Januari 2012 lalu, LSI merilis hasil survei terbarunya tentang penegakan dan pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Presiden SBY. Hasilnya, Kejaksaan Agung dinilai 33,2 persen bersih dari korupsi, sedangkan Polri 39,3 persen. Sementara KPK memperoleh 38,5 persen, TNI 57,2 persen, presiden 51 persen, Bank Indonesia 38,2 persen, Mahkamah Konstitusi 37,7 persen, Mahkamah Agung 34,9 persen, BPK 33,8 persen, DPR 31,1 persen, dan partai politik 30,2 persen. Hasil survei ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.