MerantiNEWS EMI (Editorial Media Indonesia) - ENAK betul jadi pemerintah di negeri ini. Pemerintah sepertinya tak perlu repot-repot mengatur negara. Ibarat pesawat yang bergerak dengan autopilot, negara ini dapat berjalan otomatis tanpa pemerintahan.
Itulah kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintahan Yudhoyono, yang dirumuskan dengan singkat sebagai negeri autopilot.

Buktinya pemerintah tidak berbuat hal yang signifikan menyangkut infrastruktur, tetapi toh negara ini mendapat apresiasi investment grade. Pertumbuhan ekonomi 8% harusnya bisa dicapai jika negeri ini memang punya pilot, alias punya pemimpin.
Contoh lain, pemerintah seperti membiarkan pertumbuhan ekonomi itu bekerja sendiri mengurangi kemiskinan. Itulah sebabnya angka kemiskinan cuma berkurang 0,13%, jauh jika dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah sendiri, yakni 1% tiap tahun.
Pemerintah juga tak hadir menegakkan hukum dalam berbagai konflik tanah. Tak mengherankan bila, menurut catatan Serikat Petani Indonesia, konflik agraria meningkat pesat dari 22 kasus dengan 5 orang korban tewas pada 2010 menjadi 120 kasus dengan 18 orang korban tewas pada 2011.
Konflik agraria itu diselesaikan setiap perusahaan yang berkepentingan dengan cara sendiri. Cara itu ialah dengan membentuk pamswakarsa atau meminta bantuan aparat keamanan.
Itulah yang terjadi di Mesuji dan Bima ketika aparat menembaki rakyat. Itu artinya ketika negara hadir, konflik bukannya rampung, melainkan malah bertambah runyam.
Contoh lain lagi, pemerintah tak perlu repot-repot mengurusi kekerasan atas nama agama. Jangan heran bila sepanjang 2011, menurut catatan Setara Institute, terjadi 135 kasus kekerasan atas nama agama yang menumpuk karena tak diusut tuntas oleh aparat negara.
Begitulah, pesawat yang dibiarkan terlalu lama beroperasi dengan autopilot tidak selamanya terbang mulus dan bisa jatuh karena kehabisan bahan bakar, misalnya. Negara yang dibiarkan terlampau lama berjalan tanpa pemerintahan pun akan jatuh karena rakyat kehabisan kesabaran.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil alih kemudi negara untuk mengantarkan rakyat ke tujuan, yakni negara berkesejahteraan.