BERITA MERANTI, SELATPANJANG - PERSOALAN pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini masih kompleks. Hal itu terjadi, karena sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pengajar, maupun tingkat kesejahteraan guru belum berjalan dengan maksimal. “Termasuk kondisi bangunan sekolah yang perlu untuk diperhatikan dan diperbaiki. Bahkan, ada pula yang memerlukan pembangunan gedung baru. Semua itu menjadi beban berat bagi pihak pemerintah daerah kalangan dunia pendidikan yang terkait langsung,”ujar Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran SE, kepada Dumai Pos, Senin (2/1) kemarin. Kata Basiran, problematika yang dihadapi oleh dunia pendidikan ini terjadai secara merata. Baik dari segi kualitas guru PNS, maupun non PNS yang telah mengajar di berbagai sekolah. Dalam hal ini, rendahnya tingkat kesejehteraan guru honor daerah termasuk berpengaruh terhadap tingkat kinerja guru.
“Persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Untuk tahun 2012 ini, melalui kemampuan keuangan daerah, diharapkan terjadi peningkatan mutu pendidikan maupun kesejahteraan kalangan pendidik. Namun, persoalan ini jangan pula sampai terlepas dari ketentuan yang berlaku untuk dijadikan sebagai acuannya. Maksudnya, kebijakan yang akan diambil tidak berseberangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi,” kata politisi Gerindra itu.
Menurutnya, untuk menyesuaikan semua itu, serta dapat mengakomodir berbagai kepentingan, tentu dibutuhkan pengkajian yang matang. Sehingga, dalam mengatasi berbagai kendala itu diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian harinya. Begitu juga soal tenaga PNS yang masih minim. Banyak para guru yang terpaksa harus mengajar dibidang yang tidak sesuai dengan basis pendidikan atau latar belakang disiplin ilmu yang diperolehnya.
“Problem itu telah banyak ditemukan di berbagai sekolah, terlebih bagi daerah pelosok pedesaan yang kurang terjangkau. Selain itu, faktor karena tempat terpencil, minim infastruktur, listrik, dan kondisi air terpaksa membuat para guru tidak siap atau betah untuk ditempatkan mengajar didaerah tersebut. Akibatnya, sering terjadi penumpukan guru di sejumlah sekolah yang terdapat di perkotaan,” sebutnya.
Dengan demikian, timbulah preseden buruk bagi komitmen dan pengabdian seorang guru terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Dimana, efektif dan efisien pengetahuan yang seharusnya dengan baik diterima oleh siswa malah menjadi kebalikannya. Disatu sisi, keberadaan guru bidang studi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh sejumlah sekolah akhirnya tidak tersedia sama sekali.
“Saya kira, berbagai persoalan inilah yang menjadi bagi pemerintah maupun anggota dewan, terutama yang membidangi masalah pendidikan tersebut. Pemikiran ini kita ketengahkan menjadi bahan dalam mengambil kebijakan. Karena untuk meningkatkan sumber daya manusia semudah membalikkan telapak tangan. Melainkan harus dilakukan secara terprogram dan konsisten. Selain itu, terobosan baru untuk memecahkan semua persoalan itu perlu sama-sama dipikirkan agar terpecahkan dengan baik,”tutup Basiran.