BERITA MERANTI, SELATPANJANG — Hingga saat ini Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi, masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat, terkait janjinya membawa perwakilan massa Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKM-PPP) untuk menghadap Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. ‘’Kita masih menunggu konfirmasi Kementrian Kehutanan untuk dapat memberikan penjelasan terhadap kondisi Pulau Padang. Kita sudah sampaikan niat kita untuk menghadap dan meminta penjelasan mengenai nasib Pulau Padang. Oleh karena itu, kita masih menunggu itu,’’ ungkap Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi kepada RPG, Selasa (2/1) lewat seluler. Dikatakannya, bahwa kondisi yang terjadi di Pulau Padang adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam posisi menerima kebijakan pusat, bukan membuat kebijakan. Artinya, Pemerintah Pusat yang memiliki kebijakan, baik untuk meneruskan operasional HTI di Pulau Padang ataupun menghentikannya.
‘’Kalau saya yang memiliki kebijakan, mungkin sudah saya berikan. Karena bukan saya, mari secara bersama untuk menghadap yang membuat kebijakan itu di Pusat. Supaya nantinya masyarakat juga dapat memahami persoalan sebenarnya,’’ kata Irwan.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu mengatakan, pihaknya tidak ingin terjadinya perpecahan masyarakat di Pulau Padang. Ia juga menegaskan, jika ada pihak yang ingin memecah-belah masyarakat di Kepulauan Meranti, pihaknya juga tidak akan terima.
‘’Dalam membangun daerah salah satu item yang harus dilakukan adalah menjaga masyarakat tetap kompak dan saling mendukung. Sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Namun jika sudah berpecah belah, maka pembangunan yang dilakukan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, salah satu upaya yang kita lakukan adalah memberikan transparansi terhadap proses pembangunan itu sendiri kepada masyarakat. Salah satunya dengan membawa serta perwakilan masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak ada dusta diantara kita,’’ tegas Bupati Kepulauan Meranti itu.
Untuk diketahui, dalam pertemuan akhir tahun 2011 lalu saat Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi mengajak perwakilan masyarakat Pulau Padang sebanyak 3 orang untuk menemui kementrian kehutanan. Agar sama-sama mendengar bahwa kebijakan terhadap HTI di Pulau Padang adalah domainnya Pemerintah Pusat melalui Kemenhut RI.