Pekanbaru

Harga Kursi Stadium PON Rp 19,4 Juta per Unit???

MerantiNEWS, Pekanbaru - Jika di Senayan sempat heboh harga satuan kursi anggota DPR RI sebesar Rp25 juta, maka bandingkanlah dengan harga kursi per unit untuk penonton di Main Stadiun yang telah dikalkulasi dengan nilai proyek, hingga mencapai angka Rp19.438.000. Waw, jelas ini angka yang mengejutkan.

Data yang diperoleh Wakil Ketua Umum Kadin Riau, Bidang Infrastruktur dan Jasa Kontruksi, Prof Dr Ir H Sugeng Wiyono MMT, kemudian dibeberkan kepada wartawan, Senin (9/4), Main Stadiun dibangun di atas lahan sekitar 66,4 hektar dan luas sekitar 77.552 m2. Sedangkan kapasitas tribun 43.027 penonton. Bangunan ini menelan dana sebesar Rp832.497.207.000.

Kalau dihitung harga per m2 bangunan main stadium, kata Sugeng, maka uang rakyat yang terpakai Rp10.735.000. Sedangkan harga per kursi penonton, maka per unitnya mencapai Rp19.438.000. ‘’Apa harga satuan ini sudah pantas,’’ tanya Sugeng.

Tak hanya itu, Sugeng juga mempertanyakan adanya penambahan anggaran pada main stadium sebesar Rp71 miliar lebih. Dengan angka pembangunan main stadiun yang begitu besar ini, Sugeng pun sempat berseloroh, bisa-bisa besi baja untuk bangunan ini dilapisi dengan emas.

Lalu Sugeng membandingkan pembangunan main stadium PON di Samarinda, Kalimantan pada tahun 2008, dengan kapasitas 50.000 orang yang hanya menelan dana sebesar Rp800.000.000.000, ini sudah termasuk utilitas dan kelengkapan lainnya.

Merujuk pada anggaran pembangunan stadium Gede Bage di Bandung, Jawab Barat, yang sekarang sedang berlangsung, dengan biaya Rp623.000.000.000, dengan kapasitas 38.000 tempat duduk atau setelah dikalkulasi dengan nilai proyek, maka harga per unit kursi berkisar Rp16.400.000.

Tak hanya masalah anggaran yang dipertanyakan Sugeng, masalah aturan pengerjaan pembangunan juga disinggungnya. Sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 serta PP Nomor 36 tahun 2005, asas pembangunan harus dilihat kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. “Apakah pembangunan ini memenuhi asas tersebut,’’ tanya Sugeng.

Terkait hal ini, Sugeng hanya memberi gambaran, bahwa terjadi persaingan konstruksi di Riau yang tidak sehat. Yang jelas, Wakil Ketua Umum Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Internasional, Viator Butar-butar, mengatakan, pelaksanaan PON di Riau kurang manfaatnya bagi dunia usaha.
“Kegiatan belanja dan pembangunan, tidak pernah Kadin dilibatkan, bahkan belanja kecilpun tidak. Jadi, saya menilai pelaksanaan PON ini kurang manfaatnya bagi dunia usaha,’’ ungkap Viator.

Ditanya soal adanya sekitar 3000 Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilibatkan BPON, Viator menjawab, 3.000 UKM itu hanya sebagai lembaga setempel saja yang menjalankannya hanya orang-orang itu saja. ‘’Pandai wartawan lah, siapa orang-orang itu saja. Dan apa yang kami beberkan ini, bukan karena Kadin tidak dapat proyek. Soal proyek, itu bukan urusam Kadin, ada playernya,’’ kata Viator.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Media Massa dan Grafika, Makmur, menyebutkan, silaturahmi Kadin Riau masa bhakti 2011-2016 dengan wartawan ini, bukan sebuah upaya untuk mengcongkel keburukan atas kebijakan yang dikeluarkan, tapi sebuah upaya untuk meluruskan sesuatu hingga hingga pada tempatnya. ‘’Tentunya, pada akhirnya pembangunan itu benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan merata,’’ ucap Makmur.