Merantinewstoday.com, Pekanbaru - Jelang Pilkada putaran ke-2 s
uasana politik di Riau kian memanas. Saat ini beredar selebaran dan isu-isu yang cenderung bermotif black campaign yang menyerang pasangan Annas Maamun-Andi Rachman.
 |
| Annas Maamun-Andi Rachman |
Menanggapi hal ini Calon Gubernur Riau Annas Maamun merasa prihatin dengan kondisi politik saat ini. Sekalipun itu sangat merugikan pihaknya, Annas menegaskan tidak akan berbuat hal yang sama.
"Saya mendengar dan mendapatkan beredarnya isu-isu yang memojokan saya. Terkait hal itu, tentu kita sangat prihatin. Karena selain merugikan pihak kami, hal itu merupakan cara-cara berpolitik yang tak sehat dan tak mendidik," tegas Annas Maamun.
Apalagi lanjut Ketua DPD Partai Golkar Riau ini, sejak putaran pertama hingga detik ini, pihaknya tidak pernah menjelek-jelekkan lawan politiknya.
Ditanya apa yang akan dilakukan Annas menyikapi sepak terjang lawan politiknya, Bupati Rokan Hilir ini justru melemparkan senyuman.
"Biar sajalah mereka menista kita. Yang penting kita tidak akan melakukan hal yang sama. Rakyat sudah pintar dan cerdas untuk menyaring mana informasi yang benar mana yang tidak. Kita tidak akan membalasnya," kata Annas yang baru saja mendapat penghargaan dari PLN Cabang Riau tersebut.
Sementara itu, di tempat yang sama Wakil Ketua Bidang Infokom DPD Golkar Riau Eddy Akhmad RM menambahkan, meskipun tidak menyebutkan pihak mana yang dimaksud, dirinya mengingatkan, janganlah ada pihak manapun mengaku diri paling bersih dan jujur. Karena sesungguhnya kita dilahirkan di zaman yang kotor.
"Calon pemimpin yang mengaku sebagai pemuka masyarakat, harusnya memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Pengaruhi pemilih dengan menjual program dan karya, bukan dengan isu-isu yang menyesatkan," kata mantan Ketua Umum Dewan Kesenian Riau (DKR) ini.
Eddy Akhmad RM mencontohkan terkait tudingan Annas Maamun terlibat organisasi terlarang yang beradar dalam bentuk selebaran. Menurutnya itu tak lain sebagai bentuk isu sampah yanga dibuat oleh orang-orang yang panik dan kehabisan ide serta gagasan.
"Mana mungkin Pak Annas itu terlibat. Beliau itu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejak zaman Orba dengan pensiun golongan 4 A di zaman Reformasi ini. Tiga kali menjadi Ketua DPRD dari Partai Golkar. Kalau memang benar tudingan itu, mustahil beliau dapat menjadi pegawai negeri," terang Eddy RM.